Sebagai dokter dan pengajar anatomi, saya melihat pendidikan seperti tubuh manusia. Dalam tubuh, jantung yang kuat tidak cukup bila pembuluh darah tersumbat. Otak yang cerdas tidak berguna bila sinyal saraf tidak sampai ke otot. Paru-paru yang sehat tidak berarti banyak bila oksigen tidak sampai ke jaringan. Tubuh yang sehat bukan hanya ditentukan oleh satu organ, tetapi oleh kerja bersama seluruh sistem.
Begitu pula pemerintahan. Gubernur boleh memiliki visi. APBD boleh tersedia. Program boleh banyak. Namun jika birokrasi tersumbat, data penerima tidak presisi, dan distribusi tidak merata, maka sekolah-sekolah di wilayah perifer tetap mengalami iskemia kebijakan: kekurangan aliran manfaat pembangunan.
Sultra membutuhkan semacam bedah vaskular kebijakan pendidikan. Sumbatan birokrasi harus dibuka. Aliran anggaran harus dibuat lancar. Sekolah di kepulauan,
pedalaman, pesisir, dan wilayah miskin harus mendapat perfusi kebijakan yang memadai. Jangan sampai pendidikan hanya tampak berdenyut di pusat kota, tetapi mengalami kekurangan oksigen di daerah pinggiran.
Kebijakan nasional juga memberi arah yang jelas. Melalui RPJMN 2025–2029, pemerintah pusat menempatkan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan. Kerangka ini mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar-menengah. Artinya, pendidikan Sultra tidak cukup hanya diperkuat di hilir melalui beasiswa mahasiswa. Hulu pendidikan juga harus dijaga: PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, literasi dasar, numerasi, dan transisi anak menuju perguruan tinggi atau dunia kerja.
Maka, solusi pendidikan Sultra harus dibangun dari data, bukan dari intuisi semata.
Pertama, transparansi beasiswa dan bantuan pendidikan. Publik perlu mengetahui kapan pendaftaran dibuka, kapan verifikasi dilakukan, kapan bantuan disalurkan, siapa penerimanya, dan bagaimana mekanisme keberatan jika ada warga yang merasa layak tetapi terlewat. Transparansi adalah sistem saraf sensorik dalam kebijakan. Tanpanya, pemerintah kehilangan umpan balik dari masyarakat.
Kedua, prioritas harus diberikan kepada wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan. Data kemiskinan menunjukkan beban sosial-ekonomi di perdesaan masih berat. Karena itu, bantuan pendidikan harus lebih kuat diarahkan ke desa, pesisir, kepulauan, keluarga miskin, dan sekolah dengan angka partisipasi rendah. Dalam tubuh, darah mengalir lebih besar ke jaringan yang paling membutuhkan oksigen. Dalam kebijakan, anggaran juga harus mengalir lebih kuat ke daerah yang paling membutuhkan dukungan.
Ketiga, intervensi harus difokuskan pada titik kebocoran pendidikan. Data APM dan APS menunjukkan penurunan tajam setelah jenjang dasar, terutama menuju SMA dan perguruan tinggi. Maka program pendidikan Sultra perlu memperkuat SMP, SMA/SMK, bimbingan transisi ke perguruan tinggi, pendidikan vokasi, dan pencegahan putus sekolah. Jika hanya membantu mahasiswa, pemerintah hanya bekerja di hilir. Padahal banyak anak sudah gugur sebelum mencapai titik itu.
Keempat, bantuan sarana harus disertai kapasitas guru dan pemeliharaan alat. Komputer dan smartboard tidak otomatis meningkatkan mutu belajar. Dalam anatomi, alat bantu tidak berguna bila tidak tersambung dengan sistem saraf dan otot. Dalam pendidikan, teknologi hanya berguna jika guru dilatih, listrik dan internet mendukung, serta ada sistem pemeliharaan. Tanpa itu, teknologi hanya menjadi simbol modernisasi.
Kelima, ukuran keberhasilan tidak boleh hanya jumlah bantuan yang dibagikan. Pemerintah perlu mengukur apakah angka putus sekolah menurun, partisipasi SMA/SMK meningkat, literasi dan numerasi membaik, serta lulusan lebih siap masuk perguruan tinggi atau dunia kerja. Tanpa evaluasi dampak, kebijakan hanya tampak sibuk, tetapi belum tentu efektif.
Pendidikan adalah sistem saraf pusat pembangunan daerah. Jika pendidikan terganggu, maka ekonomi, kesehatan, birokrasi, ketenagakerjaan, dan ketahanan sosial ikut melemah. Sebaliknya, jika pendidikan sehat, seluruh tubuh sosial Sultra akan bergerak lebih terkoordinasi.
Karena itu, kebijakan pendidikan ASR-Hugua perlu terus didukung sekaligus diawasi. Dukungan diperlukan agar dorongan awal ini tidak melemah. Pengawasan diperlukan agar dorongan itu tidak berubah menjadi seremoni.
Dalam fisika, benda diam membutuhkan gaya untuk bergerak. Tetapi dalam kebijakan publik, gaya saja tidak cukup. Ia harus memiliki arah, durasi, dan kemampuan melawan gaya gesek sosial. Dalam anatomi, tubuh tidak cukup hanya memiliki jantung yang kuat. Ia membutuhkan pembuluh yang terbuka, saraf yang tersambung, paru-paru yang mengoksigenasi, dan jaringan yang terperfusi.
Pendidikan Sultra hari ini sedang diberi gaya awal. Data sudah menunjukkan di mana letak tahanannya: kemiskinan yang masih terasa di perdesaan, penurunan partisipasi di jenjang menengah, transisi lemah menuju perguruan tinggi, dan potensi sumbatan birokrasi bantuan. Tugas berikutnya adalah memastikan gaya kebijakan tidak hilang sebagai impuls sesaat, tetapi berubah menjadi momentum besar yang menggerakkan seluruh anak Sulawesi Tenggara menuju masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan berkeadilan. (^)
