Oleh: dr. Muhammad Fadhil, S.Ked., M.Kes., AIFO-K
Dokter dan Dosen Anatomi FK UPN Veteran Jakarta
Di banyak keluarga Sulawesi Tenggara, pendidikan bukan sekadar urusan anak mau sekolah atau tidak. Ia berkaitan dengan ongkos transportasi, seragam, buku, jarak tempuh, akses internet, kualitas guru, dan kemampuan orang tua bertahan di tengah tekanan ekonomi. Bagi sebagian anak di Kendari, sekolah mungkin terasa dekat. Tetapi bagi anak-anak di wilayah kepulauan, pedalaman, pesisir, dan keluarga rentan, pendidikan masih sering menjadi perjalanan panjang yang melelahkan.
Karena itu, kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua layak dibaca secara serius. Bantuan pendidikan, beasiswa, seragam sekolah, komputer, smartboard, alat laboratorium, hingga rehabilitasi sekolah menunjukkan adanya dorongan politik untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu urat nadi pembangunan daerah. Pada Oktober 2025, misalnya, Pemprov Sultra menyalurkan bantuan pendidikan berupa komputer, smartboard, alat laboratorium IPA, peralatan olahraga, mebel sekolah, serta seragam sekolah untuk siswa SMA di berbagai kabupaten dan kota.
Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya: berapa banyak bantuan yang dibagikan? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah bantuan itu menjawab titik lemah pendidikan Sultra berdasarkan data?
Data BPS tahun 2025 menunjukkan pola yang perlu dibaca hati-hati. Angka Partisipasi Murni Sulawesi Tenggara masih tinggi pada jenjang SD/MI, yaitu 95,89 persen. Namun angka itu turun menjadi 74,78 persen pada jenjang SMP/MTs dan turun lagi menjadi 63,31 persen pada jenjang SMA/SMK/MA. Artinya, persoalan utama Sultra bukan hanya memasukkan anak ke sekolah dasar, tetapi menjaga agar mereka tidak “bocor” dari sistem ketika naik ke jenjang menengah.
Pola serupa terlihat pada Angka Partisipasi Sekolah. Pada 2025, APS Sultra untuk usia 7–12 tahun tercatat 99,05 persen, usia 13–15 tahun 96,53 persen, usia 16–18 tahun 79,58 persen, dan usia 19–23 tahun tinggal 33,67 persen. Angka ini seperti kurva anatomi pendidikan: semakin jauh perjalanan seorang anak menuju pendidikan tinggi, semakin besar tahanan sosial yang ia hadapi.
Dalam fisika, konsep ini dapat dibaca melalui inersia. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan pola lama, kecuali ada gaya luar yang cukup kuat untuk mengubahnya. Sistem pendidikan juga memiliki inersia. Jika selama bertahun-tahun ia tertahan oleh kemiskinan, jarak geografis, fasilitas terbatas, kualitas pembelajaran yang belum merata,
dan birokrasi yang lambat, maka sistem itu tidak akan berubah hanya oleh niat baik. Ia membutuhkan gaya kebijakan yang kuat, terarah, dan konsisten.
Masalahnya, gaya kebijakan tidak cukup hanya besar. Dalam fisika, gaya memiliki vektor: besar dan arah. Bantuan pendidikan yang besar tetapi tidak diarahkan ke titik paling lemah hanya akan menghasilkan gerak yang ramai, tetapi belum tentu efektif.
Di sinilah data kemiskinan menjadi penting. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin Sultra pada September 2025 turun menjadi 10,14 persen. Ini tentu kabar baik. Namun, untuk membaca ketimpangan wilayah, data Maret 2025 tetap penting karena memperlihatkan perbedaan yang jelas antara perkotaan dan perdesaan. Pada periode itu, tingkat kemiskinan Sultra tercatat 10,54 persen. Bila dibedah lebih dalam, kemiskinan perdesaan mencapai 13,13 persen, jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yang sebesar 6,42 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga jauh lebih besar dibanding perkotaan.
Data ini memberi pesan jelas: bila pendidikan ingin menjadi alat mobilitas sosial, maka bantuan tidak boleh terlalu terkonsentrasi di ruang kota. Ia harus mengalir lebih kuat ke desa, pesisir, kepulauan, dan wilayah yang secara ekonomi lebih rapuh.
Bantuan pendidikan adalah gaya awal. Beasiswa adalah dorongan penting. Seragam dapat meringankan beban keluarga. Komputer dan smartboard dapat membuka peluang pembelajaran digital. Tetapi dalam fisika, gaya yang besar namun sesaat hanya menghasilkan impuls. Ia bisa mendorong benda bergerak, tetapi belum tentu menjaga kecepatannya.
Begitu pula dalam kebijakan pendidikan. Bantuan yang diberikan sekali atau dua kali dapat membantu masyarakat, tetapi belum tentu mengubah nasib pendidikan secara struktural. Jika tidak disertai data sasaran yang akurat, kalender penyaluran yang jelas, pelatihan guru, pemeliharaan sarana, dan evaluasi dampak, maka kebijakan pendidikan berisiko berhenti sebagai kegiatan distribusi, bukan transformasi.
