Jakarta,Beritautamasultra.com – Dugaan skandal besar yang mencoreng institusi pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelinding ke ranah hukum. Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom Indonesia) resmi menyeret dugaan suap dan gratifikasi dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Laporan resmi tersebut dilayangkan langsung oleh Kepala Bidang HAM dan Pendidikan Puskom Indonesia, Robby Lamasigi, pada 19 Mei 2026 melalui surat bernomor 176/LP/HAMPEN-PUSKOM/VI/2026.
Langkah berani ini diambil setelah Puskom mengendus sederet kejanggalan yang dinilai tidak masuk akal dalam penerbitan izin operasional prodi tersebut. Robby menegaskan, borok di tubuh IAI Rawa Aopa bukan lagi sekadar urusan administrasi biasa, melainkan ancaman nyata bagi integritas pendidikan Islam.
“Kami resmi melaporkan dugaan suap/gratifikasi izin operasional Prodi Ekonomi Syariah IAI Rawa Aopa ke KPK RI. Ini harus dibuka secara terang, siapa yang berperan, siapa yang mengetahui, dan apakah ada dugaan transaksi dalam proses perizinan tersebut,” tegas Robby dalam keterangan resminya yang diterima redaksi Beritautamasultra.com.
Tak main-main, sejumlah nama mentereng di internal kampus langsung dibidik untuk dimintai klarifikasi oleh komisi antirasuah. Mereka adalah Al Asri (Pemilik Yayasan Rawa Aopa), Ketua Yayasan Rawa Aopa, Rektor IAI Rawa Aopa, dan Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa.
Puskom meminta KPK menelisik jauh peran para petinggi ini dalam kongkalikong pengurusan izin operasional. Laporan tersebut juga diperkuat oleh tumpukan alat bukti permulaan yang mencengangkan, mulai dari rekaman percakapan, dokumen izin prodi, dokumen validasi, hingga data transaksi dugaan jual beli ijazah.
Bahkan, dalam rekaman yang diserahkan ke KPK, terungkap adanya obrolan “bawah meja” untuk memuluskan proses asesmen izin prodi, termasuk dugaan permintaan dana fantastis sebesar Rp55 juta untuk setiap asesor.
“Kalau benar ada permintaan dana Rp55 juta per asesor, maka ini bukan sekadar masalah teknis kampus. Ini patut ditelusuri sebagai dugaan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses layanan administrasi negara,” cetus Robby.
Meskipun Keputusan Menteri Agama (KMA) izin prodi tersebut telah terbit, Robby menilai hal itu bukan jaminan prosesnya bersih. Puskom menduga kuat ada manipulasi syarat yang dikejar belakangan demi memuluskan status formalitas.
Satu per satu kejanggalan dikuliti. Puskom mempertanyakan keabsahan dosen tetap yang menjadi syarat mutlak berdirinya sebuah prodi. Ditengarai, proses seleksi calon dosen tetap baru dilakukan setelah izin prodi dikeluarkan.
“Pertanyaan mendasarnya saat prodi dinyatakan layak, siapa dosen tetapnya? Kapan SK-nya terbit? Apakah homebase-nya sudah sah? Apakah tercatat di PDDikti? Ini tidak boleh ditutup dengan narasi formal,” ujarnya.
Lebih mengerikan lagi, Puskom membeberkan temuan indikasi praktik perkuliahan fiktif. Muncul dugaan kuat adanya penerbitan dan jual beli ijazah sarjana (S1) secara ilegal tanpa melalui proses belajar-mengajar, daftar hadir, maupun ujian yang sah. Yayasan diduga sengaja memanipulasi syarat mutlak dosen demi meraup keuntungan finansial sepihak.
Merespons sengkarut ini, Puskom Indonesia mendesak Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga akreditasi terkait untuk menahan diri dan tidak gegabah dalam memproses akreditasi IAI Rawa Aopa.
Robby mengingatkan agar akreditasi tidak dijadikan alat kosmetik atau stempel pemutihan bagi kampus yang sedang didera isu legalitas dan cacat moral akademik.
“BAN-PT harus memeriksa ketat. Akreditasi bukan alat pencitraan. Yang harus diuji adalah mutu akademiknya, dosen tetapnya, homebase-nya, PDDikti-nya, sarana-prasarananya, dan apakah izin prodinya lahir dari proses yang bersih,” kata Robby mengingatkan.
Puskom berkomitmen akan mengawal ketat kasus ini, baik di meja penyidik KPK maupun di meja penilai BAN-PT. Mereka menegaskan, masyarakat dan mahasiswa di daerah (Sultra) tidak boleh terus-menerus menjadi korban dan tumbal dari buruknya tata kelola pendidikan.
“Pendidikan Islam harus bersih dari transaksi. Izin prodi tidak boleh diperjualbelikan. Akreditasi harus lahir dari mutu, bukan sekadar dokumen. KPK harus mengusut, BAN-PT harus menguji ketat!” pungkasnya secara diplomatis. (Red)
Penulis: Artha Kusuma
