Jakarta, Beritautamasultra.com – Gelombang protes besar melanda Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI. Ratusan massa yang tergabung dalam Pusat Studi Konstitusi Indonesia (Puskom) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 13 Mei 2026.
Aksi yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, hingga orang tua mahasiswa IAI Rawa Aopa ini menuntut tindakan tegas terhadap pihak kampus dan Yayasan Rawa Aopa atas rentetan skandal yang mencederai dunia pendidikan Islam.
Pantauan di lokasi, suasana sempat memanas saat massa mencoba merangsek masuk ke area Kantor Kemenag RI untuk menemui Menteri Agama secara langsung. Aparat kepolisian terpaksa melakukan penghadangan ketat guna meredam eskalasi massa.
Koordinator Puskom, Robby Anggara, secara tegas menolak mediasi dengan pejabat rendah di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) yang dinilai lamban.
“Kami datang untuk bertemu Menteri Agama. Kami tidak mau bertemu bawahan yang diduga mempersulit pengaduan kami. Kami butuh pejabat tinggi yang berani mengambil keputusan cepat,” tegas Robby dalam orasinya yang berapi-api.
Puskom membeberkan lima poin krusial yang menjadi dasar tuntutan mereka terhadap IAI Rawa Aopa yakni Dugaan pembiaran dan ketiadaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, dugaan gratifikasi dalam pengurusan izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah, dugaan jual beli ijazah dan ketidakjelasan akreditasi, juga perilaku menyimpang oknum pemilik yayasan berinisial AA yang memicu kekacauan manajemen, serta kampus yang dinilai lebih mengejar kuantitas mahasiswa dibanding mutu dan akuntabilitas.
Aksi pada 13 Mei 2026 ini merupakan aksi kedua setelah gerakan serupa dilakukan pada 22 April 2026 lalu, yang hingga kini dinilai belum membuahkan tindakan konkret dari pihak Kemenag.
Setelah negosiasi alot, Direktur PTKI, Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A., akhirnya menerima empat perwakilan massa. Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan aksi, Apriansyah, menyodorkan bukti mengejutkan berupa rekaman video percakapan telepon antara pihak yayasan dan oknum berinisial L yang diduga pejabat Diktis terkait suap izin prodi.
Merespons bukti tersebut, Prof. Sahiron langsung menginstruksikan langkah cepat.
“Kami akan memanggil pihak berinisial L untuk dimintai keterangan. Kami juga sudah melayangkan surat klarifikasi ke kampus dan meminta pemeriksaan resmi melalui Kopertais,” ujar Prof. Sahiron di hadapan perwakilan Puskom.
Meski massa membubarkan diri dengan tertib usai mediasi, perjuangan Puskom belum usai. Mereka menegaskan akan membawa kasus dugaan suap izin operasional ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Pendidikan Islam harus bersih dari transaksi. Izin prodi tidak boleh diperjualbelikan. Kami siap menyerahkan semua bukti ke Itjen Kemenag dan KPK agar kasus ini diusut tuntas,” tutup Robby Anggara.
Penulis: Artha Kusuma
