Kendari, Berita Utama – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah tegas menanggapi dinamika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan. Partai berlambang banteng moncong putih ini memastikan tidak ada kadernya yang terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis program tersebut di wilayah Sulawesi Tenggara.
Hal ini ditegaskan oleh Agus Sana’a, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD PDIP Sultra. Dalam pernyataannya, Agus mengungkapkan bahwa instruksi dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sudah jelas: kader dilarang terlibat dalam pengelolaan MBG.
Agus menjelaskan bahwa larangan ini bukan tanpa alasan. Muncul kekhawatiran dari pihak internal partai mengenai sumber pendanaan program ini yang kabarnya menyentuh angka ratusan triliun rupiah.
“Instruksi itu (turun) supaya kader tidak terlibat di situ. Kenapa? Karena anggaran MBG ini konon katanya diambil dari dana pendidikan, sekitar seratus sekian triliun,” ujar Agus Sana’a menjelaskan latar belakang kebijakan partai tersebut. (11/3/2026)
Sanksi dan Langkah Tegas Bagi yang Terlibat
Meski hingga saat ini pemantauan di lapangan menunjukkan belum ada anggota DPRD maupun kader PDIP di Sultra yang mengelola dapur MBG, Agus menegaskan langkah-langkah antisipasi telah disiapkan.
PDIP Sultra memantau keterlibatan melalui yayasan atau nama pribadi. Jika ditemukan kader yang terbukti memiliki “dapur” atau menjadi pengelola MBG atas nama pribadi diwajibkan untuk segera mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain.
“Sejauh ini kami amati tidak ada anggota DPR yang terlibat langsung dalam pengelolaan MBG di Sulawesi Tenggara,” pungkas Agus menutup pernyataannya.
Sikap proaktif PDIP Sultra ini menjadi sorotan di tengah banyaknya keluhan dan temuan masalah dalam uji coba program MBG di berbagai daerah, sekaligus mempertegas posisi partai dalam mengawal transparansi anggaran negara.
Penulis: Artha Kusuma
